Birokrasi di Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah selalu mendapat kritikan dari masyarakat. Hal ini terjadi karena perilaku para pejabat birokrasi yang tidak sesuai dengan kewajiban yang menjadi tugas mereka. Banyak birokrat yang melakukan tindakan kriminal seperti korupsi yang marak
terjadi sekarang ini. Walaupun upaya pemberantasan korupsi telah digalakkan, masih banyak terjadi praktik korupsi di berbagai sektor pemerintah.
Birokrasi dijadikan sebagai ajang menimbun kekuasaan dan meraih keuntungan bagi mereka yang mengagung-agungkan jabatan dalam birokrasi. Sebelum jabatan fungsional dalam pemerintahan mereka dapatkan, maka mereka membuat janji-janji yang biasa kita jumpai pada saat kampanye. Mereka tidak mau mengeluarkan berapapun uang untuk membiayai kampanye mereka. Bahkan ada yang bertindak curang pada saat kampanye yakni memberikan sumbangan-sumbangan lewat pintu belakang untuk mendapatkan suara. Apabila jabatan telah diperoleh, maka banyak diantara mereka mencari keuntungan untuk mendapat kembali modal ketika mereka berkampanye. Hal ini sangatlah tidak baik dan merupakan perilaku tidak berkarakter.
Dalam pandangan masyarakat, birokrasi lebih terkesan memiliki sisi negatif. Hal ini disebabkan karena banyak kasus ketika masyarakat berhubungan dengan pihak birokrat terkesan berbelit-belit. Pelayanan yang masyarakat peroleh terkesan lama dengan peraturan-peraturan yang ada. Suatu proses administrasi harus sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Proses administrasi yang terjadi pada pelayanan publik memang belum maksimal. Banyak kasus yang kita temui terkait dengan hal pelayanan publik. Misalnya, pelayanan kesehatan di rumah sakit. Pasien yang tidak mampu mendapat pelayanan yang biasa walaupun mereka sangat membutuhkan dan mendesak.
Etika merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian publik. Etika berhubungan dengan perilaku dan sikap yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Indonesia merupakan negara yang menggunakan demokrasi dalam pemerintahannya. Oleh karena itu, segala gerak-gerik pemerintah dapat dilihat oleh publik. Walaupun demikian, masih banyak yang tersembunyi dari publik sehingga terjadi tindakan. Pemerintah yang seharusnya bertindak sebagai pelayan publik, tetapi malah memberikan image bahwa mereka yang harus dilayani. Hal ini menimbulkan banyak ketidakseimbangan sosial.
Berbagai permasalahan muncul dalam kehidupan birokrasi. Permasalahan tersebut antara lain (1) praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; (2) kualitas pelayanan publik yang belum memenuhi harapan masyarakat; (3) birokrasi pemerintahan yang belum optimal sehingga belum mencapai efisiensi, efektifitas dan produktifitas; (4) tingkat transparansi dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah; (5) tingkat kedisiplinan dan etos kerja pegawai yang rendah.
Etika birokrasi yang ada saat ini telah melemah. Defisit etika birokrasi berkaitan dengan lemahnya pengaturan dan implementasi nilai-nilai etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Bagaimana pengaturan etika bisa melemah? Hal ini kembali kepada pendidikan yang diselenggarakan Indonesia. Apakah pendidikan di Indonesia telah memberikan bekal etika untuk menjalankan kehidupan birokrasi ataukah belum. Peninjauan kembali masalah penyelenggaraan pendidikan sangat diperlukan guna memperbaiki etika.
Pendidikan merupakan salah satu pangkal dari kehidupan dan kemajuan suatu bangsa. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh terhadap kemajuan bangsa. Oleh karena itu, bidang pendidikan perlu mendapat perhatian lebih daripada bidang yang lain karena tidak kalah penting dengan bidang-bidang yang lain. Melalui pendidikan maka akan diperbaiki sistem yang ada di dalam tubuh manusia sehingga mampu mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dengan karakter dan etika yang baik.
Pendidikan era global hendaknya memperhatikan kualitas sumber daya manusia. Kualitas bangsa sangat menetukan kelangsungan hidup bangsa yang berubah pola kehidupannya dari traditional-agraris menjadi modern-industrial. Masyarakat modern akan berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi. Perubahan yang cepat akan berdampak pada generasi muda yang perlu pendampingan karakter dalam belajar sehingga tidak terjadi degradasi moral dan etika seperti yang terjadi sekarang ini.
Dalam pembelajaran tidak terbatas pada knowing how atau knowing what, tetapi hendaknya belajar dengan strategi sebagai berikut (Sri Widayati, 2002 : 28):
1. Learning to know : bukan sekadar mempelajari materi pembelajaran, melainkan lebih penting mengenal cara memahami dan mengkomunikasikannya.
2. Learning to do : menumbuhkan kreativitas, produktivitas, ketangguhan dan profesionalisme menguasai kompetensi menghadapi situasi yang senantiasa berubah.
3. Learning to be : pengembangan potensi diri yang meliputi kemandirian, kemampuan bernalar, imajinasi, kesadaran estetik, disiplin, dan tanggung jawab.
4. Learning to live together : pemahaman hidup selaras seimbang baik nasional maupun internasional dengan menghormati nilai spiritual dan tradisi dalam kebhinekaan.
Bagaimanakah mewujudkan pembelajaran dengan strategi di atas? Sumber daya guru sangat diperlukan guna menjalankan seluruh strategi yang ada sehingga mencetak generasi bangsa yang tidak hanya mengetahui ilmu tetapi memahami sehingga tidak keliru dalam mengaplikasikan. Seperti prinsip ekonomi bahwa dengan modal sekecil mungkin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Apabila hanya mengerti dengan prinsip itu tanpa memahaminya maka akan diaplikasikan menggunakan modal yang kecil, mereka akan mendapat keuntungan yang besar. Hal ini bisa dapat dimasukkan ke dalam permasalahan korupsi yang selama ini terjadi dan tindakan kriminal lain.
Manifesto pendidikan nasional dilakukan guna memperbaiki dan mengubah keadaan pendidikan di Indonesia. Manifesto memiliki arti negatif karena biasanya pengertiannya dihubungkan dengan paham komunisme politik. Namun, di sini manifesto diartikan sebagai suatu penjelasan. Manifesto bukan suatu doktrin ataupun ideologi. Manifesto adalah suatu penjelasan (verklaaring, bahasa Belanda) artinya penjelasan terhadap sesuatu kenyataan (Tilaar, 2005: 106).
Menurut Tilaar (2005:106), suatu manifesto mengandung arti sebagai berikut:
1. Suatu penjelasan yang terbuka karena memang maksudnya untuk menerangi atau menjelaskan sesuatu atau suatu kejadian.
2. Suatu manifesto sifatnya tuntas sebab kalau tidak demikian maka sesuatu yang ingin dijelaskan menjadi tersembunyi baik sebagian maupun keseluruhannya. Suatu manifesto menguraikan berbagai aspek yang dikandung oleh sesuatu yang akan dijelaskan.
Manifesto pendidikan nasional bertujuan untuk membangun masuarakat dan bangsa Indonesia yang bersatu, aman, adil dan sejahtera yaitu masyarakat Pancasila. Manifesto pendidikan meliputi 5 bidang utama: 1) hakikat pendidikan; 2) hak memperoleh pendidikan dan hak untuk mendidik; 3) proses pendidikan; 4) ruang pendidikan; 5) pedagogik libertarian. Apabila 5 bidang tersebut dapat diperbaiki maka akan berpengaruh pada hasil atau produk pendidikan yakni para peserta didik.
Pribadi yang tangguh akan menjadi seorang birokrat yang amanah. Dalam pendidikan nasional disisipkan transfer of value sehingga peseerta didik memperoleh pengembangan dan pemantapan karakter untuk bisa digunakan dalam kehidupannya.
Pendidikan karakter perlu ditanamkan mulai dari pendidikan dasar. Tidak hanya teori yang diajarkan tetapi lebih kepada aplikasi karakter tersebut. Dalam setiap jenjang pendidikan saat ini telah disisipkan pendidikan karakter, bahkan ada yang menjadi mata pelajaran khusus yang mengulas tentang karakter. Selain itu, pendampingan agama meliputi peningkatan iman dan taqwa sapat mendorong pemantapan karakter tersebut sehingga menghasilkan peserta didik yang berkepribadian unggul. Dengan kepribadian unggul, maka apabila seorang menjadi birokrat akan berusaha jujur, bertanggung jawab, amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan dalam pelayanan publik.
Selain perbaikan dari bidang pendidikan, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan sebagai usaha memperbaiki birokrasi Indonesia. Hal tersebut antara lain penataan organisasi dan tata kerja, dan pemantapan sistem manajemen.
Penataan organisasi dan tata kerja didasarkan pada visi, misi, sasaran, strategi, agenda kebijakan, program dan kinerja kegiatan yang terencana dan diarahkan pada terbangunnya sosok birokrasi dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas sehigga dapat efektif dan efisien.
Pemantapan sistem manajemen merupakan peningkatan dinamika masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan kegiatan pembangunan, pengembangan sistem manajemen pemerintahan perlu diprioritaskan pada revitalisasi pelaksanaan fungsi-fungsi pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik yang kondusif, transparan dan akuntabel.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi birokrasi dapat dilakukan melalui bidang pendidikan mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi dengan menanamkan karakter setiap peserta didik untuk bisa dihasilkan orang yang berkepribadian unggul dan memiliki nasionalisme.
DAFTAR PUSTAKA
Buku :
Sri Widayati, dkk. 2002. Reformasi Pendidikan Dasar. Jakarta. Grasindo
Soesilo Zauhar. 2002. Reformasi Administrasi : Konsep, Dimensi dan Strategi. Jakarta. Bumi Aksara
Tilaar. 2005. Manifesto Pendidikan Nasional. Jakarta. Kompas
Internet:
www.bkn.go.id Diakses tanggal 14 November 2011 pukul 11.30 WIB
www.pn-yogyakota.go.id Diakses tanggal 14 November 2011 pukul 11.44 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar